IndonesiaLineNews-Aceh-SUBULUSSALAM – Temuan Transparansi Tender Indonesia (TTI) terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2026 memantik sorotan serius.
AHMAD RAMBE selaku ketua DPC Ormas Laskar Antri Korupsi Kota Subulussalam ( LAKI ) mendesak pemerintah daerah membuka seluruh informasi pengadaan secara transparan dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) turun tangan melakukan penelaahan terhadap sejumlah indikator kerawanan dalam proses pengadaan tersebut.
Desakan itu muncul setelah TTI mengungkap hasil analisis terhadap 397 transaksi pengadaan dengan total nilai mencapai Rp78,37 miliar. Dari keseluruhan transaksi tersebut, sebanyak 341 transaksi atau sekitar 73,75 persen nilai pengadaan dilaksanakan melalui metode Pengadaan Langsung, dengan nilai mencapai Rp57,79 miliar.
“Uang yang digunakan dalam seluruh kegiatan pengadaan itu adalah uang rakyat. Pemerintah tidak boleh hanya menyampaikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan. Publik membutuhkan dokumen, penjelasan, dan bukti bahwa setiap proses pengadaan benar-benar berjalan sesuai ketentuan,” demikian pokok desakan Laskar Antri Korupsi.(LAKI)
Salah satu persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus adalah temuan 59 transaksi pekerjaan konstruksi dengan nilai antara Rp350 juta hingga kurang dari Rp400 juta. Bahkan, terdapat paket Lanjutan Pembangunan MCK dan Halaman Mushalla dengan kode RUP 67699180 senilai Rp399.550.992, yang hanya terpaut Rp449.008 dari batas maksimal Pengadaan Langsung pekerjaan konstruksi sebesar Rp400 juta.
Laskar Antri Korupsi meminta Inspektorat Kota Subulussalam tidak berhenti pada pemeriksaan kelengkapan administrasi. Pemeriksaan harus diarahkan untuk memastikan apakah terdapat pemecahan paket pekerjaan yang secara substansi seharusnya dapat dilaksanakan dalam satu paket, tetapi dipisahkan untuk menghindari mekanisme pemilihan penyedia yang lebih kompetitif.
Selain dominasi Pengadaan Langsung, TTI juga mencatat konsentrasi pekerjaan pada sejumlah penyedia. Sebanyak 20 penyedia tercatat masing-masing memperoleh lebih dari lima transaksi, dengan akumulasi 197 transaksi senilai Rp28,59 miliar.
Beberapa nama penyedia yang tercatat memperoleh transaksi berulang antara lain CV DIY & Crafts Engineering sebanyak 21 transaksi, Alhanif Zahira Consultant sebanyak 20 transaksi, CV Cinta Pakpak Consultant sebanyak 19 transaksi, Andesco Barokah sebanyak 15 transaksi, serta CV Aceh Engineering Consultant sebanyak 11 transaksi.
Berdasarkan analisis TTI, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan mencatat 203 transaksi senilai Rp43,09 miliar. Sementara Dinas PUPR mencatat 102 transaksi senilai Rp19,74 miliar. Jika digabungkan, kedua OPD tersebut mengelola transaksi senilai Rp62,83 miliar atau sekitar 80,17 persen dari keseluruhan nilai pengadaan yang dianalisis.
Laskar Antri Korupsi menilai pemerintah daerah harus membuka informasi mengenai kegiatan apa saja yang dibiayai, siapa penyedianya, di mana pekerjaan dilaksanakan, serta bagaimana kualitas hasil pekerjaan tersebut.
Atas sejumlah indikator kerawanan tersebut, Laskar Antri Korupsi mendesak KPK RI melakukan penelaahan terhadap pola pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Subulussalam TA 2026.
KPK diharapkan dapat mencermati dominasi Pengadaan Langsung, pola paket konstruksi yang mendekati batas Rp400 juta, konsentrasi transaksi pada sejumlah penyedia, serta besarnya nilai pengadaan pada dua OPD tersebut. Desakan ini bukan merupakan pernyataan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi. Namun, besarnya anggaran publik dan munculnya sejumlah indikator risiko merupakan alasan yang cukup untuk mendorong pengawasan yang serius, independen, dan berbasis bukti.
Pemerintah Kota Subulussalam didesak membuka data pengadaan secara gamblang, mulai dari perencanaan, RUP, HPS, kontrak, identitas penyedia, realisasi pekerjaan, hingga hasil pemeriksaan dan serah terima sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
“Jan
