IndonesiaLineNews-Jakarta-DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027 senilai Rp82,89 triliun. Sembilan fraksi menyampaikan sejumlah catatan terkait pendapatan daerah, pembiayaan, dan peningkatan pelayanan publik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah mengatakan, pandangan umum fraksi disampaikan setelah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memaparkan penjelasan mengenai Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna pada Selasa, (13/10).
“Berkenaan dengan hal tersebut, fraksi-fraksi DPRD telah melaksanakan pembahasan terhadap Raperda dimaksud, yang hasilnya akan disampaikan pada hari ini dalam bentuk pandangan umum fraksi-fraksi,” ujar Ima, Selasa (20/10).
Fraksi Demokrat-Perindo menekankan target pajak dan retribusi, transparansi Dana Bagi Hasil (DBH), efisiensi belanja, pengelolaan obligasi daerah, serta akuntabilitas badan usaha milik daerah (BUMD). Fraksi ini juga mendorong perbaikan data bansos, peningkatan kesejahteraan guru honorer, dan penguatan penanganan banjir serta sampah.
Fraksi PAN mengingatkan agar target pendapatan tidak membebani usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). PAN juga mempertanyakan kontribusi dividen BUMD dibandingkan dengan Penyertaan Modal Daerah (PMD), ketergantungan pada transfer pusat, tingginya proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta risiko penerbitan obligasi daerah.
Fraksi PSI mendorong kenaikan gaji pokok tenaga kesehatan non-ASN minimal setara upah minimum provinsi (UMP), beasiswa kedokteran bagi warga kurang mampu, dan perluasan sekolah swasta gratis. PSI juga menyoroti ketepatan penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan bansos pangan, kesiapan penanganan sampah, serta penguatan fasilitas pemadam kebakaran.
Fraksi PKB meminta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil dan peninjauan rencana kenaikan tarif layanan kesehatan non-subsidi. PKB juga mendorong percepatan penanganan banjir, kesiapan anggaran pengelolaan sampah, evaluasi sekolah swasta gratis, serta perlindungan kelompok rentan, termasuk santri dan pesantren.
Fraksi Nasdem menekankan optimalisasi PAD melalui digitalisasi perpajakan dan pengelolaan aset parkir. Nasdem juga menyoroti perlindungan pegawai non-ASN dan PPPK paruh waktu, penerapan sistem tiket berbasis akun pada Mikrotrans, ketepatan data penerima bansos, serta penguatan layanan puskesmas dan ketahanan pangan.
Fraksi PKS menyoroti target PAD, defisit anggaran, penurunan belanja modal, dan risiko obligasi daerah. PKS mendorong kajian Sukuk Daerah sebagai alternatif pembiayaan, perluasan sekolah swasta gratis termasuk madrasah, percepatan pembangunan RSUD Cakung dan Puskesmas Cipedak, serta peningkatan layanan air bersih dan penanganan banjir.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan APBD harus berpihak kepada wong cilik melalui pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Fraksi ini meminta optimalisasi pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil, transparansi utang dan PMD, penyesuaian bantuan sosial, serta penguatan program pendidikan, kesehatan, UMKM, dan transportasi publik.
Fraksi Golkar menyoroti peningkatan PMD kepada PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo di tengah penurunan belanja modal serta meningkatnya ketergantungan pada utang. Golkar juga meminta target PAD yang realistis, uji ketahanan fiskal, evaluasi subsidi transportasi, validasi data bansos, dan percepatan penanganan sampah.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan agar APBD diukur berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat. Gerindra mendorong penguatan pengawasan Inspektorat, transparansi tindak lanjut aspirasi reses dan Musrenbang, optimalisasi pendapatan daerah, perluasan sekolah swasta gratis, peningkatan layanan kesehatan, serta penataan permukiman kumuh dan penanganan sampah.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum, rapat dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Gubernur DKI Jakarta oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Jawaban tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
