IndonesiaLineNews-Jayapura – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap aspirasi dari Papua sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat, terutama terkait pengakuan dan pengelolaan tanah ulayat.
Ketua Tim Baleg DPR RI yang juga Wakil Ketua Baleg, Sturman Panjaitan di Jayapura, Sabtu, mengatakan masukan dari Papua diperlukan agar regulasi yang disusun dapat mengakomodasi kebutuhan dan kondisi masyarakat adat di daerah.
“Pada Jumat (7/8) kami melakukan rapat dengar pendapat dengan Pemprov Papua, akademisi, perwakilan masyarakat adat, dan DPR Papua. Dalam pertemuan tersebut DPR RI mencoba menggali usulan dari setiap daerah sehingga nantinya bisa disimpulkan dan dibicarakan bersama pemerintah,” katanya.
Menurut Sturman, proses pengusulan RUU Masyarakat Adat telah berlangsung sejak 2010, tetapi hingga kini belum dapat dituntaskan.
Baleg, kata dia, kembali menghimpun masukan dari berbagai daerah sebagai bahan untuk merumuskan substansi RUU yang nantinya dibahas bersama pemerintah.
