IndonesiaLineNews-Jakarta-Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama tiga BUMD sektor pangan, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, rapat tersebut bertujuan mengevaluasi kinerja BUMD pangan di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) dalam menghadapi dinamika ketahanan pangan di ibu kota.
Ia menyebut, sektor pangan saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Meski demikian, Komisi C mengapresiasi langkah BUMD yang dinilai mampu memetakan potensi sekaligus menyiapkan strategi antisipatif.
“Kami melihat BUMD sudah mampu melakukan pemetaan potensi dan menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas stok. Hal ini penting karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga,” ujar Ismail, Selasa (28/4).
Selain menjaga pasokan, BUMD pangan juga mulai mengembangkan strategi diversifikasi usaha guna meningkatkan kinerja keuangan.
“Diversifikasi penting agar BUMD tidak hanya bertumpu pada satu lini usaha, tetapi juga memperkuat performa keuangan secara keseluruhan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Komisi C bersama Food Station turut membahas persoalan harga beras di tengah kenaikan harga gabah yang signifikan. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidaksesuaian antara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang terus meningkat dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Jika HPP lebih tinggi dari HET, tentu ini menjadi persoalan. BUMD tidak mungkin membeli gabah dengan harga tinggi lalu menjual beras di bawahnya tanpa menanggung kerugian,” jelasnya.
Karena itu, Komisi C mendorong evaluasi kebijakan HET agar lebih realistis dan tidak membebani BUMD pangan.
“Kalau harga gabah sudah naik tinggi, tidak mungkin beras dijual dengan skema yang merugikan. Berarti kan harus ada komponen subsidi di sini ya, makanya perlu ada upaya untuk peninjauan terhadap HET itu,” terangnya.
Sambil menunggu kepastian penyesuaian HET, lanjut Ismail, Food Station juga mulai menyiapkan langkah alternatif untuk menjaga kinerja keuangan, salah satunya dengan mengoptimalkan penjualan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Food Station akan memaksimalkan penjualan beras dalam kemasan besar, seperti 25 kilogram hingga 50 kilogram, untuk menekan biaya kemasan dan distribusi di pasar tradisional. Langkah ini bagian dari strategi subsidi silang agar keuangan perusahaan tetap terjaga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Program ini memiliki margin yang cukup, sehingga bisa menjadi semacam subsidi silang untuk menopang keuangan BUMD,” tandasnya.
