IndonesiaLineNews-Jakarta-Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mendukung rencana Pemkot Administrasi Jakarta Timur yang melibatkan masyarakat dalam pengendalian ikan sapu-sapu melalui pemberian insentif.
Ia menilai, skema tersebut tidak hanya relevan untuk satu isu, tetapi juga bisa diperluas ke berbagai program lingkungan lainnya. Menurutnya, insentif perlu diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah hingga edukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.
“Perlu ada stimulus untuk memotivasi masyarakat. Mereka yang peduli dan menjaga lingkungan harus mendapat apresiasi lebih,” ujarnya, Rabu (22/4).
Yuke menambahkan, peran RT/RW juga perlu dioptimalkan untuk mendorong partisipasi warga. Dengan adanya insentif, kata dia, masyarakat diharapkan lebih aktif terlibat dalam menjaga lingkungan.
“Tidak bisa hanya mengandalkan dinas dan pihak terkait. Harus melibatkan masyarakat secara luas,” katanya.
Di sisi lain, Yuke juga menyoroti pentingnya pengendalian populasi ikan sapu-sapu yang dinilai telah mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Ia menjelaskan, ikan tersebut masih bermanfaat jika jumlahnya terkendali, namun akan berdampak negatif jika populasinya berlebihan.
“Kalau jumlahnya sedikit tentu masih bermanfaat. Tapi ketika sangat banyak, ini justru merusak ekosistem lain,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah pengendalian yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Namun, ia mengingatkan agar upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada ikan sapu-sapu.
Menurutnya, pengendalian sedimentasi di sungai dan saluran air perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pencegahan banjir. Selain itu, kondisi lingkungan, termasuk kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), juga harus tetap dijaga.
Yuke menilai, penataan vegetasi di bantaran sungai penting dilakukan. Pemilihan jenis tanaman yang tepat dapat membantu menahan abrasi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem.
“Dulu penanaman bambu cukup efektif. Tapi sekarang kondisi DAS sudah berubah karena banyak pembangunan, sehingga perlu dikaji kembali jenis tanaman yang paling sesuai,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yuke mengingatkan agar hasil pengendalian ikan sapu-sapu dikaji terlebih dahulu bila ingin dimanfaatkan, baik untuk pakan ternak maupun bahan baku pupuk. Hal ini penting untuk memastikan keamanannya, mengingat potensi pencemaran di habitatnya.
Komisi D, lanjut dia, akan mendalami persoalan ini dalam rapat kerja bersama pihak terkait, mengingat isu tersebut melibatkan lintas dinas dan komisi.
“Harus dipastikan dulu aman atau tidak. Jangan sampai dimanfaatkan tanpa kajian, karena kita tidak tahu kandungan yang ada di dalamnya,” tandasnya.
