{"id":9538,"date":"2023-09-30T11:10:31","date_gmt":"2023-09-30T11:10:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/?p=9538"},"modified":"2023-09-30T11:10:31","modified_gmt":"2023-09-30T11:10:31","slug":"pemerintah-jokowi-akan-meminta-maaf-dan-memberi-santunan-sampai-4-generasi-kepada-keluarga-pki-ditentang-oleh-anak-jendral-ahmad-yani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/?p=9538","title":{"rendered":"Pemerintah Jokowi Akan Meminta Maaf dan Memberi Santunan Sampai 4 Generasi Kepada Keluarga PKI, Ditentang Oleh Anak Jendral Ahmad Yani"},"content":{"rendered":"

Teropongtimeindonesia<\/strong>-Jakarta Rencana Pemerintah Jokowi untuk meminta maaf dan memberi\u00a0 santunan kepada Keluarga PKI ditolak mentah-mentah oleh\u00a0 anak ketiga dari Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani, Amelia Yani mengaku marah atas terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) dan Instruksi Presiden (Inpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah-olah pemerintah meminta maaf kepada anak hingga keturunan dari anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).<\/p>\n

\"\"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Amelia yani<\/figcaption><\/figure>\n

Adapun Keppres yang diterbitkan yaitu Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.<\/p>\n

Sementara Inpres yang diterbitkan Jokowi yaitu Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.<\/p>\n

Amelia menyebut salah satu aturan yang membuatnya tidak terima adalah Inpres Nomor 2 Tahun 2023. Salah satunya terkait pemerintah memberikan santunan dan bantuan kepada keturunan PKI\u00a0.<\/p>\n

\u201cDi 2023, Inpres-nya yang keluar yaitu instruksi presiden kepada 18 lembaga kementerian yang harus memberikan bantuan dan santunan kepada anak-anak, cucu, dan keturunan PKI. Itu yang membuat kami itu, kami berusaha ketemu nggak bisa, tiba-tiba ditandatangani, jadi kayak kita dikesampingkan sama Presiden RI,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Lewat Inpres itu, Amelia juga mengatakan bahwa peristiwa G30S\u00a0adalah kesalahan dari TNI dan bukannya PKI<\/p>\n

Hal ini, katanya, mengutip dari pernyataan anak dari Ketua PKI\u00a0DN Aidit, Ilham Aidit yang disampaikannya di sebuah acara di stasiun televisi swasta nasional.<\/p>\n

\u201cJadi Ilham di situ mengatakan bahwa dengan adanya Inpres menunjukan bahwa pemerintah meminta maaf kepada PKI. Jadi yang salah itu TNI bukan PKI. Jadi itu yang membuat keluarga Pahlawan Revolusi sangat berkeberatan,\u201d katanya.<\/p>\n

Amelia juga menyebut bahwa pemerintah akan mendanai perbaikan sejarah G30S\u00a0jika keluarga Pahlawan Revolusi tidak terima.<\/p>\n

\u201cMalah dibilang sekarang ini, silahkan tulis sejarah ulang, katanya. Ada dananya, itu saya tidak mengerti,\u201d katanya.<\/p>\n

Soekarno Terlibat PKI<\/strong><\/p>\n

Amelia menyebut dirinya memiliki bukti bahwa adanya keterlibatan Presiden pertama RI, Soekarno dalam peristiwa G30S.<\/p>\n

Bukti tersebut, sambungnya, dimiliki dalam bentuk tulisan tangan dari Ahmad Yani.<\/p>\n

\u201cSaya punya bukti tulisan tangan ayah saya yang diantaranya di situ menunjukan keterlibatan Pemimpin Besar Revolusi dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Itu nyata, itu ada, dan itu bukti,\u201d katanya.<\/p>\n

Alhasil, Amelia bersama dengan perwakilan dari keluarga Pahlawan Revolusi menggugat Keppres dan Inpres yang diterbitkan Jokowi ke Mahkamah Agung (MA) agar dicabut.<\/p>\n

Keppres dan Inpres Buat Anak Ahmad Yani Sakit Hati<\/p>\n

Pada kesempatan yang sama, anak ketujuh Ahmad Yani, Untung Mufreni Yani mengaku sakit hati atas terbitnya Keppres dan Inpres tersebut.<\/p>\n

\nSalah satu poinnya yang membuatnya sakit hati adalah adanya aturan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyantuni empat generasi dari keturunan anggota PKI.<\/p>\n

Di sisi lain, Untung menyesalkan tidak adanya pelibatan keluarga Pahlawan Revolusi saat pembahasan terkait Keppres dan Inpres tersebut.<\/p>\n

\u201cPaling tidak kita tidak harus jadi timnya lah. Diajak bicaralah kita,\u201dungkapnya.<\/p>\n

Untung juga mengatakan bahwa terbitnya aturan ini turut menyakiti umat Islam hingga yang pernah menjadi korban PKI\u00a0sehingga mereka pun meminta agar Keppres dan Inpres itu dicabut.<\/p>\n

\u201cNah kalau mau memang adil, ya harus adil semua. Kalau mereka anak bangsa, kita juga anak bangsa. Jadi jangan seenak-enaknya saja,\u00a8kata Untung.<\/p>\n

\u00a0Untung tidak mempermasalahkan ketika keturunan PKI\u00a0dapat sukses di masa depan.<\/p>\n

Namun yang dipermasalahkan yaitu pemerintah yang dianggapnya berat sebelah dalam penyelesaian peristiwa G30S.<\/p>\n

\u201cSaya kerja juga nggak dibantu pemerintah. Anak-anak anggota PKI\u00a0yang masuk ke pemerintahan, kabinet, masuk ke DPR, kita\u00a0nggak\u00a0ribut,\u00a0nggak. Itu hak Anda untuk berjuang.\u201d<\/p>\n

\u201cTapi kalau pemerintahnya berat sebelah, bisa\u00a0chaos,\u201dUngkapnya.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Teropongtimeindonesia-Jakarta Rencana Pemerintah Jokowi untuk meminta maaf dan memberi\u00a0 santunan kepada Keluarga PKI ditolak mentah-mentah oleh\u00a0 anak ketiga dari Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani, Amelia<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":9539,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[68,34,45,73,41,51,33,52],"tags":[],"class_list":["post-9538","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-headline","category-hukum","category-jakarta","category-komunikasi","category-nasional","category-peristiwa","category-politik","category-sorotan"],"views":647,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9538","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=9538"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9538\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":9541,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/9538\/revisions\/9541"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/9539"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=9538"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=9538"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=9538"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}