{"id":26077,"date":"2026-05-12T09:34:59","date_gmt":"2026-05-12T09:34:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/?p=26077"},"modified":"2026-05-12T09:34:59","modified_gmt":"2026-05-12T09:34:59","slug":"bapemperda-gelar-rdpu-bahas-raperda-pelindungan-perempuan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/?p=26077","title":{"rendered":"Bapemperda Gelar RDPU Bahas Raperda Pelindungan Perempuan"},"content":{"rendered":"

IndonesiaLineNews<\/b>-Jakarta-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan.<\/span><\/p>\n

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, RDPU tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari NGO, organisasi sosial, lembaga masyarakat, hingga unsur kementerian guna memberikan masukan terhadap substansi rancangan regulasi.<\/span><\/p>\n

Menurut Aziz, berbagai masukan yang disampaikan dalam RDPU menjadi bahan penting agar regulasi yang disusun lebih komprehensif dan mampu menjawab persoalan kekerasan terhadap perempuan di Jakarta.<\/span><\/p>\n

Salah satu masukan yang menjadi perhatian ialah penggunaan istilah \u2018pelindungan\u2019 dalam Raperda tersebut.<\/span><\/p>\n

\u201cKalau yang dipakai di perda ini adalah kata pelindungan. Pelindungan ini aspeknya lebih luas dari kata perlindungan,\u201d ujar Aziz, Selasa (12\/5).<\/span><\/p>\n

Ia menjelaskan, konsep pelindungan tidak hanya berfokus pada penanganan setelah terjadi kekerasan, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan antisipasi. Sehingga masukan tersebut menjadi bagian penting dalam membahas pasal demi pasal Raperda.<\/span><\/p>\n

Aziz berharap, Raperda tersebut nantinya dapat segera ditindaklanjuti melalui penerbitan peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana.<\/span><\/p>\n

\u201cKami berharap bahwa kekerasan terhadap perempuan ke depan bisa menurun,\u201d ucapnya.<\/span><\/p>\n

Ia menambahkan, pelindungan perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.<\/span><\/p>\n

Dalam RDPU itu turut dibahas pemenuhan fasilitas bagi perempuan pekerja, seperti ruang laktasi serta pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.<\/span><\/p>\n

\u201cKami berharap juga perda ini bisa melibatkan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n

Menurut Aziz, perempuan harus mendapatkan pelindungan dan fasilitas yang layak dalam menjalankan perannya, baik di lingkungan kerja maupun keluarga.<\/span><\/p>\n

\u201cTugas ini harus kita hormati, harus kita lindungi, harus kita fasilitasi dengan baik,\u201d tutur Aziz.<\/span><\/p>\n

Ia juga menyoroti masih adanya perempuan pekerja yang belum memperoleh hak secara optimal di tempat kerja. Sebab itu, Bapemperda akan mengintegrasikan pembahasan tersebut dengan Raperda bidang ketenagakerjaan agar pelindungan terhadap perempuan pekerja semakin kuat.<\/span><\/p>\n

Di sisi lain, Aziz memastikan, pihaknya tetap membuka ruang partisipasi publik selama proses pembahasan Raperda berlangsung.<\/span><\/p>\n

\u201cSilakan apabila masih ada masukan dari LSM atau pemerhati perempuan memberikan masukan pada kami. Bisa datang langsung di rapat atau juga melalui tertulis ditujukan pada Setwan atau Bapemperda,\u201d tandas Aziz.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

IndonesiaLineNews-Jakarta-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan. Ketua Bapemperda<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":26078,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[118,34,45,73,53,48],"tags":[],"class_list":["post-26077","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-nasional","category-hukum","category-jakarta","category-komunikasi","category-pembangunan","category-pemerintahan"],"views":7,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=26077"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26077\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26079,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/26077\/revisions\/26079"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/26078"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=26077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=26077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=26077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}