{"id":25940,"date":"2026-04-30T06:57:27","date_gmt":"2026-04-30T06:57:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/?p=25940"},"modified":"2026-04-30T06:57:27","modified_gmt":"2026-04-30T06:57:27","slug":"dua-eks-direktur-kemendikbudristek-akan-disidang-vonis-chromebook","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/?p=25940","title":{"rendered":"Dua eks direktur Kemendikbudristek akan disidang vonis “Chromebook”"},"content":{"rendered":"

IndonesiaLineNews<\/strong>-Jakarta – Dua mantan direktur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di era Jokowi akan menghadapi sidang putusan majelis hakim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook<\/em>, di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Kamis.<\/span><\/p>\n

Mereka adalah Direktur Sekolah Dasar (SD) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek tahun 2020\u20132021 Sri Wahyuningsih beserta Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek tahun 2020\u20132021 Mulyatsyah,”Sidang terdakwa Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah, agenda putusan,” kata Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra kepada wartawan.<\/span><\/p>\n

rencananya sidang akan dipimpin oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah itu rencananya berlangsung di ruang sidang Kusuma Atmadja 3.<\/span><\/p>\n

Sebelumnya diberitakan, Sri Wahyuningsih dsn Mulyatsyah, dituntut masing-masing dengan pidana selama 6 tahun penjara serta denda Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 120 hari.<\/span><\/p>\n

Kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan\u00a0laptop Chromebook<\/em>\u00a0dan\u00a0Chrome Device Management<\/em>\u00a0(CDM) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2019\u20132022, kedua terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp2,18 triliun.<\/span><\/p>\n

Rinciannya kerugian negara tersebut meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.<\/span><\/p>\n

Disebutkan bahwa kedua terdakwa tersebut\u00a0 melakukan perbuatan melawan hukum tersebut bersama-sama dengan Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim,Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief, dan mantan Staf Khusus Mendikbudristek Jurist Tan.<\/span><\/p>\n

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama dengan Nadiem, Ibam, dan Jurist meliputi melakukan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa\u00a0laptop Chromebook<\/em>\u00a0dan CDM tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 yang tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan berbagai prinsip pengadaan.<\/span><\/p>\n

 <\/p>\n