{"id":25227,"date":"2026-03-02T09:58:56","date_gmt":"2026-03-02T09:58:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/?p=25227"},"modified":"2026-03-02T10:03:15","modified_gmt":"2026-03-02T10:03:15","slug":"informasi-rencana-kota-jakarta-kini-bisa-diakses-lewat-jakarta-satu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/?p=25227","title":{"rendered":"Informasi Rencana Kota Jakarta Kini Bisa Diakses Lewat Jakarta Satu"},"content":{"rendered":"

IndonesiaLineNews<\/b>-Jakarta-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) terus mempercepat transformasi pelayanan publik melalui penyederhanaan perizinan dan nonperizinan.<\/span><\/p>\n

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan layanan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) ke dalam\u00a0platform<\/em>\u00a0digital Jakarta Satu.<\/span><\/p>\n

Kepala Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan, masyarakat dan pelaku usaha kini dapat memperoleh informasi rencana detail tata ruang secara langsung melalui laman\u00a0https:\/\/jakartasatu.jakarta.go.id<\/em>\u00a0pada fitur Informasi Rencana Kota (IRK).<\/span><\/p>\n

Ia menyampaikan, akses terhadap data tata ruang tidak lagi memerlukan pengajuan administratif di unit pelayanan dengan integrasi ini.<\/span><\/p>\n

\u201cInformasi Rencana Kota dan ketentuan tata bangunan tetap berlaku dan dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat melalui sistem Jakarta Satu. Tidak ada perubahan terhadap ketentuan tata ruang yang berlaku,\u201d ujarnya, Senin (2\/3).<\/span><\/p>\n

Heru menjelaskan, selain memangkas tahapan birokrasi dan biaya administrasi, penyederhanaan layanan ini juga memperkuat sinkronisasi data tata ruang lintas perangkat daerah.<\/span><\/p>\n

Dengan demikian, proses perizinan pembangunan di Jakarta diharapkan menjadi lebih sederhana dan efisien, sehingga mendukung kepastian berusaha dan iklim investasi di DKI Jakarta.<\/span><\/p>\n

\u201cTransformasi ini memastikan informasi tata ruang tersedia dalam satu sistem elektronik terpadu, sehingga proses perizinan menjadi lebih mudah, cepat, dan pasti bagi masyarakat maupun pelaku usaha,\u201d jelasnya.<\/span><\/p>\n

Ia mengatakan, penerapan integrasi KRK dan RTBL ke Jakarta Satu sudah mulai berlaku pada 27 Februari 2026 pukul 15.30 WIB. Permohonan yang telah terdaftar sebelum batas waktu tersebut tetap diproses dan diselesaikan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur yang berlaku. Adapun permohonan yang diajukan setelah batas waktu tersebut dinyatakan tidak dapat diproses.<\/span><\/p>\n

\u201cKami memastikan seluruh permohonan yang sudah diajukan sebelum batas waktu tetap diselesaikan. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan tenggat tersebut,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n

Heru menyampaikan, ketersediaan informasi tata ruang dalam satu sistem elektronik terpadu akan meningkatkan transparansi, efisiensi layanan, serta mendukung kepastian berusaha dan iklim investasi di DKI Jakarta. Ia menambahkan, ketentuan rencana detail tata ruang juga tetap menjadi acuan dalam setiap kegiatan pembangunan dan perizinan.<\/span><\/p>\n

\u201cMelalui integrasi ini, akses informasi menjadi lebih cepat, mudah, dan akuntabel bagi masyarakat maupun pelaku usaha,\u201d tandasnya.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

IndonesiaLineNews-Jakarta-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) terus mempercepat transformasi pelayanan publik melalui penyederhanaan perizinan dan nonperizinan. Salah<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":25228,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[118,45,73,53,48],"tags":[],"class_list":["post-25227","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-nasional","category-jakarta","category-komunikasi","category-pembangunan","category-pemerintahan"],"views":39,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25227","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=25227"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25227\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":25229,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/25227\/revisions\/25229"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/25228"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=25227"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=25227"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=25227"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}