{"id":23734,"date":"2025-11-28T15:25:33","date_gmt":"2025-11-28T15:25:33","guid":{"rendered":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/?p=23734"},"modified":"2025-11-28T15:25:33","modified_gmt":"2025-11-28T15:25:33","slug":"negara-akui-hutan-adat-kuansing-menhut-serahkan-sk-perhutanan-sosial-4-237-ha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/?p=23734","title":{"rendered":"Negara Akui Hutan Adat Kuansing, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial 4.237 Ha"},"content":{"rendered":"

IndonesiaLineNews<\/b>-KUANTAN SINGINGI \u2014 Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan Hutan Adat kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Penyerahan berlangsung di Lapangan Desa Kenegerian Jake, Kecamatan Kuansing Tengah, Kabupaten Kuansing, Jum’at (28\/11\/2025) pagi. Menjadi momen penting bagi masyarakat adat setempat yang telah lama menunggu pengakuan negara atas hak kelola hutan mereka.<\/span><\/p>\n

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni. Turut mendampingi, Plt. Kadis LHK Provinsi Riau Embi Yarman, Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnain, unsur Forkopimda, perangkat adat, serta sekitar 600 peserta yang terdiri dari ninik mamak, tokoh masyarakat, UPT Kemenhut, dan penerima SK Perhutanan Sosial.<\/span><\/p>\n

Dalam laporannya, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Catur Endah Prasetiani menjelaskan bahwa penyerahan SK ini adalah bagian dari mandat nasional dalam memperluas akses kelola hutan bagi masyarakat adat dan kelompok perhutanan sosial.<\/span><\/p>\n

\u201cMomen penyerahan SK hari ini adalah deklarasi resmi negara yang mengakui legalitas hak pengelolaan, bukan sekadar pemberian. Ini adalah pengakuan bahwa masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan adalah pengelola yang sah dan berdaulat,\u201d ujar Catur.<\/span><\/p>\n

Ia memaparkan bahwa hingga November 2025, capaian Perhutanan Sosial nasional telah mencapai 8,32 juta hektare melalui 11.065 SK untuk 1,4 juta kepala keluarga. Sementara penetapan Hutan Adat secara nasional sudah mencapai 366.955 hektare dengan 169 unit Hutan Adat.<\/span><\/p>\n

Di Provinsi Riau, Persetujuan Perhutanan Sosial yang telah diberikan seluas 194.572 hektare untuk 34.902 KK. Khusus Kabupaten Kuantan Singingi, akses kelola mencapai 5.560 hektare bagi 2.519 KK melalui sembilan SK.<\/span><\/p>\n

Pada kegiatan hari ini, SK diberikan kepada lima kelompok, masing-masing:<\/span><\/p>\n

Hutan Adat Kenagarian Jake \u2013 405 hektare<\/span><\/p>\n

HKm KTH Kampar Jaya Bersama \u2013 1.286 hektare<\/span><\/p>\n

HKm KTH Batang Ulak Jaya \u2013 989 hektare<\/span><\/p>\n

HKm KTH Selatang Mandiri \u2013 314 hektare<\/span><\/p>\n

HKm KTH Sungai Otan \u2013 1.243 hektare<\/span><\/p>\n


\nTotal luas akses kelola yang diberikan mencapai 4.237 hektare untuk 1.379 KK, dengan 28 persen penerimanya adalah perempuan.<\/span><\/p>\n

Catur menegaskan bahwa program Perhutanan Sosial kini tidak hanya fokus pada legalitas, tetapi juga pembangunan ekonomi berkelanjutan.<\/span><\/p>\n

\u201cLegalitas penting, tetapi keberlanjutan ekonomi adalah penentu akhir keberhasilan. Penguatan usaha masyarakat, inovasi teknologi, hingga akses pembiayaan harus berjalan beriringan,\u201d jelasnya.<\/span><\/p>\n

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tampak emosional saat menyampaikan rasa bahagianya bisa kembali ke kampung halaman.<\/span><\/p>\n

\u201cHari ini saya senang pulang kampung ke Kuansing. Banyak kenangan masa kecil saya di sini. Karena itu, di depan ninik mamak saya berjanji, beberapa persoalan kehutanan insyaallah akan kita selesaikan,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n

Menteri mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus tetap menjaga keseimbangan lingkungan, terlebih Indonesia kini semakin sering menghadapi bencana ekologis.<\/span><\/p>\n

\u201cPertumbuhan ekonomi penting, tetapi pertumbuhan ekologis juga penting. Kita perlu lebih disiplin menjaga hutan,\u201d tegasnya.<\/span><\/p>\n

Ia menyoroti pentingnya pelestarian hutan adat bagi keberlanjutan tradisi Pacu Jalur, ikon budaya masyarakat Kuansing.<\/span><\/p>\n

\u201cPacu Jalur sudah mendunia. Tapi apa jadinya kalau kayu jalurnya tidak ada lagi? Hutan adat ini penting agar anak cucu kita kelak tetap dapat menikmati tradisi ini dengan bahan baku yang benar,\u201d ucapnya.<\/span><\/p>\n

Raja Juli Antoni juga memastikan bahwa pemerintah tidak berhenti pada pemberian hak akses, tetapi turut mendukung penguatan ekonomi masyarakat.<\/span><\/p>\n

\u201cKami akan memberikan dukungan permodalan, bibit, hingga program pemberdayaan masyarakat. Kita ingin kesejahteraan meningkat, tetapi aspek ekologis tetap terjaga,\u201d jelasnya.<\/span><\/p>\n

Penyerahan SK ini menjadi bagian penting dari strategi Reforma Agraria dan upaya memperkuat peran masyarakat dalam menjaga hutan. Dirjen PSKL menegaskan bahwa kementerian berkomitmen mengawal keberlanjutan program Perhutanan Sosial hingga tingkat tapak.<\/span><\/p>\n

\u201cAmanah ini diharapkan menjadi warisan produktif bagi generasi mendatang,\u201d tutupnya.<\/span><\/p>\n

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan SK secara simbolis kepada perwakilan pemegang akses kelola, disaksikan langsung Menteri Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Kuansing, pemangku adat, dan seluruh undangan.\u00a0<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

IndonesiaLineNews-KUANTAN SINGINGI \u2014 Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dan Hutan Adat kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Penyerahan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[118,73,119,57,53,48],"tags":[],"class_list":["post-23734","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita-nasional","category-komunikasi","category-lingkungan","category-pekanbaru","category-pembangunan","category-pemerintahan"],"views":54,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23734","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=23734"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23734\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23736,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/23734\/revisions\/23736"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=23734"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=23734"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.indonesialinenews.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=23734"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}