Dalam kehidupan bermasyarakat, pesantren memiliki peran yang besar, baik sebagai bagian dari subsistem pendidikan maupun dalam pembangunan aspek sosial-budaya masyarakat. “Peran pesantren dalam dakwah ekonomi memiliki posisi strategis di masyarakat, mengingat para pengajar, santri, dan alumni pesantren sebagai pihak yang berpengaruh besar di masyarakat dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan usaha,” jelas Wagub Ariza.
Berdasarkan data terakhir yang dirilis BPS, persentase penduduk miskin di Jakarta pada periode Maret-September 2021 mencapai 4,67 persen, dengan jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebanyak 498 ribu jiwa. Pandemi COVID-19 juga meningkatkan kesenjangan pendapatan masyarakat sebagaimana terlihat pada tren meningkatnya gini ratio. Berdasarkan rilis terakhir BPS, gini ratio mengalami kenaikan dari 0,409 menjadi 0,411.
Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, dan sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta bersama para pelaku usaha serta seluruh elemen masyarakat bahu-membahu berkolaborasi memberikan intervensi dalam berbagai program dan kegiatan. Selama pandemi, Pemprov DKI Jakarta telah meningkatkan porsi belanja bantuan sosial dan belanja subsidi secara signifikan sebagai bentuk jaring pengaman sosial.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah menciptakan berbagai macam terobosan dalam bentuk program yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu program prioritas yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, atau yang dikenal dengan Jakpreneur. Jakpreneur dikembangkan dengan semangat kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, pelaku UMKM, dan para kolaborator.
“Kehadiran BWM PKP yang diresmikan hari ini, diharapkan dapat menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat, termasuk para anggota Jakpreneur, yang selama ini belum tersentuh oleh produk-produk keuangan, khususnya produk keuangan syariah. Kami berharap BWM PKP sebagai Bank Wakaf Mikro pertama di Jakarta dapat menjadi katalis pertumbuhan Bank Wakaf Mikro di DKI Jakarta, dan menjadi mesin penggerak ekonomi kerakyatan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Wagub Ariza.
Ia pun menambahkan, dengan diresmikannya BWM PKP ini, semakin menegaskan peran pesantren dalam memajukan usaha mikro demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Wagub Ariza juga menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kebijakan pemerintah, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang telah menyetujui pembentukan Bank Wakaf Mikro pertama di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021.
