“Pada Oktober 2020, KPK dan BPKP memaparkan hasil review di hadapan PAM Jaya dan Gubernur DKI Jakarta sehingga keluar Kepgub 1209 Tahun 2021 Tentang Pencabutan Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja sama antara Perusahaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta. Terhitung kerugian negara sebesar Rp 18 triliun sepanjang 1998 hingga 2020 ketika kerja sama PAM Jaya dan Aetra berlangsung. Penyebabnya kinerja Aertra yang tidak baik/tidak memuaskan,” jelasnya.
Sidang itu diketuai oleh Harry Ara Hutabarat didampingi Arya Sandhiyudha dan Harminus. Setelah mendengar keterangan saksi, Harry menutup sidang. Sidang selanjutnya akan digelar pekan mendatang dengan agenda kesimpulan dari kedua belah pihak.
Edwin Asmara
Related Posts:
Pages: 1 2